Polda Papua Barat Diminta Segera Bertindak dan Tangkap Pelaku Tambang Emas Ilegal di Manokwari
Manokwari,sorotpapua.id – Aktivitas penambangan emas ilegal di Manokwari terbukti merusak alam secara masif dan memperparah bencana banjir bandang akibat penggundulan hutan serta pendangkalan sungai.
Berdasarkan tinjauan hukum dan investigasi lapangan di kawasan hilir hingga hulu sungai, kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah seperti Distrik Masni dan Prafi sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan
Apalagi dengan maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah Papua Barat kembali menjadi sorotan keras. Meski aparat berulang kali melakukan operasi penertiban dan menangkap pelaku di lapangan, praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan itu seolah tak pernah benar-benar hilang.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Mengapa PETI terus bermunculan meski berkali-kali ditertibkan? Siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan aktivitas ilegal bernilai miliaran rupiah itu? Dan mengapa jaringan tambang ilegal seakan tetap bertahan di tengah gencarnya operasi penegakan hukum?
Atas kondisi tersebut, Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), Yerri Basri Mak SH MH, mendesak Kapolda Papua Barat untuk melakukan langkah luar biasa dengan menggelar operasi besar-besaran dan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas PETI yang masih beroperasi.
Menurutnya, persoalan PETI di Papua Barat sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga meninggalkan kerusakan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan hingga puluhan tahun ke depan.
“PETI di Papua Barat sangat memprihatinkan. Aktivitas ini merusak hutan, menghancurkan daerah aliran sungai, mencemari sumber air, dan mengancam masa depan lingkungan hidup. Negara tidak boleh kalah terhadap para pelaku perusakan lingkungan,” tegas Yerri, Sabtu (6/6/2026).
Yerri mengatakan, dampak PETI saat ini sudah terlihat nyata di berbagai lokasi. Hutan yang seharusnya menjadi benteng ekologi berubah menjadi lahan galian. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat terancam tercemar. Bahkan habitat satwa liar yang menjadi kekayaan alam Papua Barat ikut tergerus akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Ironisnya, kata dia, PETI bukanlah persoalan baru. Hampir setiap tahun aparat melakukan operasi penertiban, namun aktivitas serupa kembali muncul di lokasi yang sama ataupun berpindah ke titik lain.
Distrik Wasirawi di Kabupaten Manokwari menjadi salah satu kawasan yang paling sering disebut dalam berbagai operasi penegakan hukum. Kawasan tersebut berulang kali menjadi target razia aparat karena diduga menjadi pusat aktivitas tambang ilegal. Operasi terakhir bahkan dilakukan pada Oktober 2025.
Selain Wasirawi, sejumlah titik di Distrik Masni juga kerap menjadi perhatian aparat. Kawasan Sungai Wariori, Kali Stop, Kali Bunda Ros, Pasir Awi hingga Waserawi pernah menjadi sasaran operasi. Dalam berbagai penindakan sebelumnya, polisi berhasil mengamankan puluhan penambang dan menyita sejumlah alat berat yang digunakan untuk mengeruk material emas.
Namun menurut Yerri, fakta bahwa PETI terus muncul menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya belum tersentuh secara menyeluruh.
Ia menilai aparat selama ini lebih banyak berhadapan dengan pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan, membiayai, memasok kebutuhan operasional, hingga menikmati keuntungan terbesar belum tersentuh secara maksimal.
“Sudah banyak pelaku ditangkap dan diproses hukum, tetapi aktivitas PETI masih terus muncul. Ini menjadi pertanyaan besar publik. Jangan sampai yang ditangkap hanya pekerja di lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali tetap bebas menikmati hasilnya,” ujarnya.
Sorotan lain yang disampaikan WGAB adalah penggunaan alat berat berupa ekskavator dalam aktivitas PETI. Menurut Yerri, alat berat menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan lingkungan karena mampu mengubah bentang alam dalam waktu singkat.
Akibat pengerukan tanpa kendali, kawasan hutan rusak, vegetasi hilang, dan daerah aliran sungai berubah menjadi kubangan lumpur yang berpotensi memicu bencana ekologis.
Tidak hanya itu, Yerri juga menyoroti dugaan penggunaan merkuri dalam proses pemisahan emas. Bahan kimia berbahaya tersebut diketahui memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia apabila mencemari sungai yang digunakan masyarakat.
“PETI bukan hanya soal tambang ilegal. Ada kerusakan hutan, kerusakan sungai, penggunaan alat berat, bahkan dugaan penggunaan merkuri yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” katanya.
Karena itu, WGAB mendesak Kapolda Papua Barat tidak hanya fokus pada penindakan di lokasi tambang, tetapi juga membongkar rantai pasok yang menopang aktivitas ilegal tersebut.
Menurutnya, jalur masuk ekskavator ke lokasi tambang, distribusi bahan bakar, peredaran merkuri, hingga aliran dana yang membiayai aktivitas PETI harus menjadi sasaran utama penyelidikan.
Lebih jauh, Yerri menduga kuat adanya aktor intelektual yang selama ini bermain di balik maraknya PETI di Papua Barat.
“Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang menjadi aktor intelektual di balik maraknya PETI. Tidak mungkin aktivitas sebesar ini berjalan terus-menerus tanpa ada yang mengatur, membiayai, dan mengambil keuntungan. Aparat harus berani mengungkap siapa otak di balik seluruh aktivitas tersebut,” tegasnya.
Ia menilai, selama para pemodal dan aktor utama tidak tersentuh hukum, maka operasi penertiban hanya akan menjadi siklus yang terus berulang. Penambang ditangkap, alat berat disita, namun beberapa waktu kemudian aktivitas yang sama kembali muncul.
“Kalau ingin PETI benar-benar berhenti, bongkar aktor besarnya. Usut pemodalnya. Telusuri aliran uangnya. Putus mata rantainya. Jangan hanya menangkap pekerja lapangan sementara para pengendali tetap aman di belakang layar,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Yerri menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan Papua Barat harus menjadi prioritas bersama. Sebab kerusakan yang ditimbulkan PETI tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Penegakan hukum harus konsisten dan tanpa kompromi. Jangan beri ruang bagi tambang ilegal yang merusak lingkungan, merugikan negara, dan mengancam masa depan masyarakat Papua Barat,” tegasnya(TEAM-READ)
