Kategori: Politik

Manokwari,sorotpapua.id – Musyawarah Daerah(Musda) ke IV Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat merupakan sebuah langkah strategis dalam memperkuat konsilidasi Golkar di Papua Barat. Musdah ini bukan hanya sekedar agenda rutin,namun merupakan momentum penting dalam menata ulang kekuatan partai Golkar untuk menghadapi agenda politik dalam lima tahun kedepannya Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar,Bahlil…

Teluk Bintuni,sorotpapua.net – Rahman Pagama resmi menakhodai DPD Partai Perindo Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2025 – 2030 usai menerima SK dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP).Penyerahan SK diserahkan oleh Ketua DPW Papua Barat,Aloysius Paulus Siep di Rumah Makan Nusantara ,Sabtu(12/4/2025) Berdasarkan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo(Persatuan Indonesia) Nomor : 035 /SK/DPP – Partai Perindo/III/2025 Tentang Pengesahan…

Bintuni,sorotpapua .net – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengapresiasi yang setinggi tingginya kepada Yayasan Pendidikan Kristen(YPK)di tanah Papua yang menginisiasi upaya penyiapan generasi mudah di seluruh tanah Papua lebih khusus di Teluk Bintuni untuk membentuk pengetahuan,karakter dan iman generasi muda melalui penyelenggaraan pendidikan dari jenjang PAUD,TK hingga SMA selama 63 tahun Momentum HUT YPK hari ini…

Jakarta,sorotpapua.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diketahui akan menindak lanjuti segera keputusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Teluk Bintuni tahun 2024. Hal ini juga menindak lanjuti instruksi pusat melalui surat dinas dari KPU RI, yang mana telah memerintahkan kepada jajaran KPU provinsi, kabupaten/kota, terkait perkara…

Jakarta,sorotpapua net – Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) atas dugaan pelanggaran etik dalam Pilkada PBD. Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu disampaikan ke DKPP RI pada Kamis, 30 Januari 2025, Pukul 15.20 WIB dengan Nomor : 85/02-30/SET-02/I/2025. Hal…

Jakarta,sorotpapua.net – Kuasa Hukum Nomor Urut 1,Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS)Yohanes Akwan, SH., MAP., menegaskan Diduga ada konspirasi sistematis dalam proses pencalonan kliennya pada Pilkada Papua Barat Daya 2024 lalu .Hal ini disampaikan dalam sidang sengketa Pilkada dengan nomor perkara 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu,Tim Hukum membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon,…

Jakarta,sorotpapua.net – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa pemilihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (16/1/2025). Sidang sengketa PHPU Gubernur dengan pemohon Paslon Cagub-Cawagub nomor urut 1 Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw dipimpin Ketua MK Prof. Dr Suhartoyo sebagai ketua majelis hakim konstitusi panel…

Sorong,sorotpapua.net – Tim Hukum Paslon ARUS,Yohanis Akwan menduga Penyelenggara pemilu di Papua Barat Daya (PBD) tidak netral, sehingga menyebabkan urbanisasi pemilih yang berdampak pada hilangnya hak konstitusional pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Abdul Faris Umlati (AFU) dan Petrus Kasihiw, yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Ditegaskan Akwan, ketidaknetralan ini bermula sejak keputusan Majelis Rakyat…

Jakarta,sorotpapua.net – Tim Hukum Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS) resmi mendaftarkan gugatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi (MK),Kamis( 12/12/ 2024) Sekitar pukul 23.00 WIB. Gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai upaya penjegalan yang dialami pasangan calon (paslon) nomor urut 1 sejak sebelum tahapan resmi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)…

Sorong,sorotpapua.net – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada)di tanah air lebih khusus di Kota Sorong sudah selesai. Namun polemik seputar pemilihan kepala daerah di Papua Barat Daya (PBD) semakin memanas. Maka dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk tidak lagi menunggu laporan formal, melainkan melakukan investigasi mendalam atas sejumlah dugaan pelanggaran.Ini sangat penting agar…